JAYAPURA ( bisnispapua.com )– BPJS Ketenagakerjaan Papua Jayapura dan Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura mensosialisasikan Surat Edaran Walikota Jayapura nomor : 500.15/1141/2025 tentang Perlindungan Jaminan Sosal Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi kepada pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura, Kamis(24/7).
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Jayapura, Sirta Mustakiem mengatakan bahwa kegiatan ini dalam rangka kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan program JKK dan JKM.
“Bahwa Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang Usaha Jasa Konstruksi yang mempekerjakan Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib Mendaftarkan Pekerjanya dalam program JKK dan JKM sesuai penahapan kepesertaan di Gedung Sian Soor Kantor Walikota Jayapura.”tutur Sirta.
Maksud dan tujuan kegiatan adalah sosialisasi dan penyuluhan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada SKPD dan Dinas – Dinas dibawah pemerintah Kota Jayapura dalam program perlindungan jaminan sosial sektor jasa konstruksi serta memperluas cakupan akuisisi sektor jasa konstruksi untuk proyek – proyek yang menggunakan dana APBN, APBD, dan Swasta di Kota Jayapura.
Kegiatan dibuka oleh narasumber dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Jayapura dan Asisten Walikota Jayapura. Sosialisasi disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jayapura.
Dalam kegiatan ini dijelaskan secara rinci manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, termasuk perlindungan untuk sektor jasa konstruksi yang menggunakan dana APBN, APBD, maupun swasta. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perwakilan SKPD mengenai kewajiban kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sektor jasa konstruksi.
Dari hasil pertemuan dan diskusi, telah disepakati komitmen bersama untuk menegakkan pelaksanaan Surat Edaran Walikota, khususnya terkait kewajiban vendor atau pihak ketiga dalam mendaftarkan pekerja sektor jasa konstruksi sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Sirta menambahkan, dari data BPJS Ketenagakerjaan, masih minimnya pelibatan pekerja konstruksi ke dalam program jaminan keselamatan kerja. Ini seharusnya menjadi perhatian serius bersama.
“Kita bisa lihat di tahun 2024 lalu, dari 200 pekerjaan dengan jumlah pekerja 7000 lebih hanya 4% yang dilibatkan pada jaminan social. Data ini, lebih menurun lagi dibandingkan tahun 2025 ini” sambungnya.
“Tahun ini pekerja yang didata sangat minim lebih sedikit dari tahun sebelumnya, dari 300 pekerjaan baru 1 pekerjaan yang terdata,” pungkas Sirta.(*)
Komentar & Tanggapan Pembaca
0 Respon