MERAUKE ( bisnispapua.com )- Sebanyak 318 nelayan kecil di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui program kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia dengan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2026.
Perlindungan tersebut diberikan untuk menjamin para nelayan dari risiko kecelakaan kerja maupun meninggal dunia selama menjalankan aktivitas pekerjaan. Masa perlindungan berlaku selama 12 bulan sehingga para nelayan diharapkan dapat bekerja lebih tenang dan aman.
Penyerahan kartu kepesertaan secara simbolis menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja sektor informal, khususnya nelayan kecil yang memiliki risiko pekerjaan cukup tinggi.
Aktivitas melaut yang penuh tantangan, mulai dari kondisi cuaca, gelombang laut, hingga risiko kecelakaan saat bekerja, menjadikan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai kebutuhan penting bagi para nelayan.
Melalui program ini, peserta berhak mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) apabila mengalami kecelakaan dalam bekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, jika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, ahli waris berhak memperoleh manfaat Jaminan Kematian (JKM).
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Merauke, Lisawanti Lisuallo, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas komitmen dan dukungannya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 318 nelayan kecil tersebut.
“Perlindungan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada para nelayan kecil yang setiap hari bekerja dengan berbagai risiko di laut. Kami berharap dengan adanya perlindungan selama 12 bulan ini, para nelayan dapat bekerja lebih tenang karena telah memiliki perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun meninggal dunia,” ungkap Lisawanti, Jumat (13/11/2026).
Lebih lanjut, ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak pekerja sektor informal, khususnya nelayan kecil, yang mendapatkan akses perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Jangan sampai keluarga yang ditinggalkan harus menanggung beban ekonomi yang berat ketika risiko pekerjaan terjadi. Melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, kami ingin memastikan bahwa pekerja dan keluarganya mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Sinergi Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan dapat memperluas cakupan perlindungan sosial bagi pekerja sektor kelautan dan perikanan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dengan perlindungan tersebut, para nelayan dapat menjalankan aktivitas melaut dengan lebih tenang, sementara keluarga mereka memiliki jaminan perlindungan apabila terjadi risiko yang tidak diharapkan. ( Redaksi )
Komentar & Tanggapan Pembaca
0 Respon